Minggu, 10 Februari 2013

Green City dan Perubahan Iklim

Fitrawan Umar
Harian Cakrawala Selasa, 06 November 2012 14:06

Krisis lingkungan hidup telah menjadi ancaman serius bagi seluruh penghuni bumi. Perubahan iklim yang sulit terhindari membentuk sebuah keresahan global, di mana suatu saat nanti bumi dan alam raya tidak akan berpihak kepada manusia. Bencana atau marabahaya akan datang menimpa bila manusia mengabaikan keberadaan lingkungan hidup sebagai elemen yang mesti diperhatikan dalam konteks pembangunan.

Mengenai isu perubahan iklim, kita semua sudah banyak mendengar, dan bahkan merasakan sendiri gejala dampak dari isu yang menjadi ancaman seluruh dunia tersebut. Pada tataran internasional, perubahan iklim telah menjadi pembicaraan serius oleh para petinggi negara.

Salah satu penyebab dari perubahan iklim ialah terjadinya pemanasan di wilayah perkotaan atau dikenal dengan Urban Heat Island (Pulau Panas Perkotaan). Barangkali semua masyarakat kota di Indonesia telah merasakan perubahan kota yang menjadi ‘pusat pendidihan’ massal.

Kota terasa begitu panas, menggerahkan, terlebih di wilayah-wilayah padat bangunan.
Suhu udara yang tinggi dapat membuat stressor perkotaan semakin tinggi. Beban pikiran masyarakat kota semakin meningkat, dan bisa saja mengurangi produktivitas dan kreativitas masyarakat kota. Penggunaan energi berlebih juga menjadi pilihan yang sulit dielakkan. Dalam keadaan demikian, pemakaian mesin pendingin seperti AC adalah kebutuhan yang sulit dihindari. Aktivitas jalan kaki dan pesepeda juga terganggu oleh tingginya suhu udara perkotaan. Akhirnya kemudian akan terjadi lingkaran setan penggunaan energi penyebab perubahan iklim global.

Penyebab Pulau Panas Perkotaan, dari berbagai penelitian, di antaranya ialah perubahan tata guna lahan yang terjadi di kota-kota. Semakin bertambahnya perubahan penutup lahan seperti aspal, beton, dan bangunan diiringi menurunnya jumlah vegetasi di perkotaan akhirnya membuat suhu udara permukaan menjadi tinggi.

Beberapa kota di Indonesia sangat sulit membendung arus perubahan penggunaan lahan tersebut. Akibatnya ruang terbuka hijau semakin menipis. Banyak sekali kota di Indonesia yang belum mencapai syarat minimal ruang terbuka hijau, yaitu 30% dari total luas lahan wilayah.

Green City
Pulau Panas Perkotaan dan terjadinya perubahan iklim dapat dicegah melalui upaya serius dalam mewujudkan gagasan Green City. Gagasan Green City (Kota Hijau) sendiri muncul saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2005 di San Fransisco, Amerika Serikat. Green City dimaksudkan sebagai salah satu jawaban untuk menekan degradasi lingkungan hidup perkotaan. Konsep Green City kemudian menjadi pijakan pemikiran untuk mengintegrasikan isu ekologis dalam perencanaan pembangunan kota.

Di Indonesia, Green City baru (semakin) dipopulerkan pada Tahun 2011 lalu melalui pembentukan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau di beberapa daerah.
Upaya pemerintah ini terus menerus digalakkan sampai pada tahun 2012 melalui serangkaian program Hari Tata Ruang Nasional yang puncaknya akan digelar tanggal 8 November 2012, dengan tema “Green City for A Better Life”. Upaya ini perlu didukung oleh semua kalangan.

Melalui Program Pengembangan Kota Hijau, pemerintah telah menetapkan delapan atribut kota hijau yang perlu diterapkan, yaitu Green Planning and Design, Green Openspace, Green Waste, Green Transportation, Green Water, Green Energy, Green Building, dan terakhir Green Community.

Di antara delapan atribut kota hijau tersebut, hemat penulis, baru Green Community yang menunjukkan perkembangan positif. Masyarakat sejauh ini sudah semakin sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Pendidikan dan serangkaian kampanye lingkungan sepertinya telah memberi banyak perubahan terhadap paradigma masyarakat dalam memandang alam. Lihat saja, komunitas-komunitas pecinta alam atau lingkungan bermunculan di mana-mana, dan bahkan banyak dipelopori oleh generasi-generasi muda.

Yang kurang kesadaran lingkungannya justru oknum pemerintah dan pengusaha. Dua komponen yang bisa berkolusi inilah yang menjadi sebab terbesar kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Pengusaha berkaitan dengan pengeksploitasian lingkungan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara pemerintah berkaitan dengan pemberian izin dan penegakan hukum.

Untuk itu, selain delapan atribut di atas, perlu digalakkan dua atribut lainnya, yaitu Green Governance dan Green Constitution. Green Governance merujuk pada komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga pemerintah tidak hanya berpikir tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keselarasan ekologi. Ke depan, indikator kemajuan suatu wilayah tidak hanya dinilai dari indikator ekonomi, melainkan pula indikator kualitas lingkungan.

Begitupula Green Constitution perlu ditegakkan. Sejauh ini, banyak perusahaan yang sama sekali tidak tersentuh hukum meski telah melakukan pelanggaran merusak lingkungan. Celakanya, perusahaan-perusahaan tersebut justru berlindung di balik oknum-oknum aparat.

Tanpa adanya perhatian terhadap Green Governance dan Green Constitution, rasa-rasanya gagasan “Green City” masih sulit terealisasi. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar