Jumat, 02 November 2012

Green City for A Better Life


Oleh: Fitrawan Umar 
 
Belakangan ini, kota mengalami tantangan yang sangat berat dalam memenuhi hasrat hidup umat manusia. Kota-kota dipaksa tumbuh secara ekonomi untuk meraup keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Seluruh potensi yang ada di kota, bahkan hanya sekadar sepetak lahan, adalah mesin produksi yang terus digenjot untuk mendapatkan hasil secara maksimal.
Sisi lain, kota adalah ruang yang diharapkan menjadi penyambung keberlanjutan hidup manusia. Semenjak terbukanya kesadaran masyarakat dunia akan lingkungan hidup, kota-kota di dunia menjadi pembicaraan untuk dapat mengambil peran dalam menyelamatkan manusia dari ancaman kehancuran bumi.
Beragam ikhtiar telah diupayakan, baik pada tataran global maupun pada skala nasional yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah di tiap negara. Dari pertemuan-pertemuan pimpinan negara (terakhir KTT 20+ di Rio Brazil, Juni 2012), sampai pada serangkaian aksi nyata yang diprogramkan oleh pemerintah bersangkutan di negaranya masing-masing.

Di Indonesia sendiri, serangkaian upaya dilakukan untuk turut serta dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan secara global, terutama ancaman perubahan iklim atau pemanasan global.
Seperti contoh misalnya pemerintah telah menetapkan Perpres 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), penetapan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), dan termasuk peringatan tahunan Hari Tata Ruang Nasional serta penyusunan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Judul tulisan ini meminjam tema peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2012, “Green City for A Better Life”, yang kemudian akan kita kaji bersama.
Kota dan Urbanisasi
Dalam sejarah peradaban manusia, kota selalu memiliki daya tarik untuk ditinggali. Sekitar sepuluh ribu tahun lampau, kehadiran sebuah kota dimulai dari pinggiran-pinggiran lembah (misalnya di Mesopotamia). Kota-kota awal saat itu dipahami sebagai wilayah-wilayah yang subur, yang memungkinkan untuk berkembangnya kehidupan agraris.
Hingga kemudian pemikiran manusia berkembang, dan meletusnya revolusi industri di Inggris, kota-kota di dunia tidak lagi mengacu pada daerah-daerah subur pertanian. Bahkan, kota lebih cenderung menjauhi diri dari aktivitas-aktivitas pertanian. Itu sebab, muncul teori tentang defenisi kota, termasuk yang diadopsi oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.
Akhirnya kota saat ini kita kenal sebagai pusat pemukiman, ekonomi, pemerintah, dan pelayanan jasa semata. Meski demikian, kota tetap punya tabiat untuk menarik manusia berbondong-bondong memasukinya. Bagi banyak manusia di dunia ini, kota adalah harapan. Lalu, urbanisasi adalah pilihan untuk memenuhi harapan-harapan itu.
Menurut data PBB, penduduk dunia yang bermukim di wilayah kota akan mencapai lima milyar orang pada tahun 2025. Di Indonesia, berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), arus urbanisasi akan meningkat hingga mencapai rata-rata 68% pada tahun 2025.
Tingginya arus urbanisasi akan memberi dampak terhadap banyak hal di wilayah perkotaan, seperti tingginya angka kepadatan penduduk dan meningkatnya permintaan kebutuhan atas lahan perkotaan.
Permintaan kebutuhan atas lahan perkotaan yang meningkat ditambah lemahnya pengendalian tata guna lahan oleh pemerintah menjadi dua sebab utama atas perubahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan. Perubahan penggunaan lahan tersebut pada akhirnya mendesak ketersediaan lahan ruang terbuka hijau di kota.
Pemanasan Kota
Istilah “Green City for A Better Life” agak sulit menemui relevansinya bila laju arus urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan yang mengabaikan ketersediaan vegetasi hijau tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Justru yang akan terjadi yaitu munculnya fenomena pemanasan kota. Barangkali semua masyarakat kota di Indonesia telah merasakan, kota kini berubah menjadi ‘pusat pendidihan’ massal. Kota terasa begitu panas. Menggerahkan. Terlebih di wilayah-wilayah padat bangunan, suhu udara menjadi sangat tinggi, dan membentuk apa yang disebut dengan Urban Heat Island (UHI).
Urban Heat Island dalam literatur iklim dikenal sebagai fenomena terjadinya peningkatan suhu udara di perkotaan dibanding dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh terserapnya panas matahari melalui penutup tanah yang menjadi konduktor panas yang baik–seperti beton, aspal, dinding, dan atap-atap gedung yang notabene berpusat di kota–sehingga suhu permukaan menjadi panas.
Suhu udara yang tinggi tersebut berdampak negatif terhadap kenyamanan dan/atau kesejahteraan masyarakat kota. Suhu panas dapat membuat stressor perkotaan semakin tinggi. Beban pikiran masyarakat kota juga semakin meningkat, dan bisa saja mengurangi produktivitas dan kreativitas masyarakat kota.
Penggunaan energi berlebih akan menjadi pilihan yang sulit dielakkan pula. Dalam keadaan demikian, pemakaian mesin pendingin seperti AC adalah kebutuhan yang tampaknya sulit untuk dihindari. Aktivitas jalan kaki dan pesepeda juga terkendala oleh tingginya suhu udara perkotaan. Kemudian, akhirnya akan terjadi lingkaran setan penggunaan energi penyebab perubahan iklim global.
Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha di perkotaan mesti didesak untuk turut berkontribusi terhadap perwujudan “Green City for A Better Life” melalui upaya menurunkan suhu perkotaan tadi.
Kembali ke persoalan penyebab, beberapa kota di Indonesia sangat sulit membendung arus perubahan penggunaan lahan. Batas-batas wilayah peruntukan lahan di kota itu menjadi kabur. Ruang terbuka hijaunya selalu menjadi korban. Banyak sekali kota di Indonesia belum mencapai syarat minimal ruang terbuka hijau, yaitu 30% dari total luas lahan wilayah.
Di luar faktor kongkalikong pemilik usaha, target pencapaian pendapatan daerah oleh institusi yang menangani izin mendirikan bangunan (IMB) adalah juga faktor penghambat untuk menekan penggunaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan.
Dinas terkait diberi beban untuk menyumbang pendapatan daerah, sehingga izin mendirikan bangunan, asalkan dapat menambah kas daerah sangat mudah untuk dikeluarkan tanpa memedulikan faktor lingkungan, seperti sempadan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, ataupun koefisien daerah hijau.
Masyarakat diharapkan bisa berbuat banyak untuk menjaga lingkungan perkotaan. Penanaman vegetasi di lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan adalah aksi konkret untuk mewujudkan hal itu. Perusahaan, melalui Corporate Social Responsibility (CSR), bisa memulai hal-hal kecil seperti penggunaan green roof atau green wall di gedung-gedung kantornya yang tinggi itu. Bisa kita bayangkan betapa hijau-nya Makassar dan kota-kota di Sulsel bila gedung-gedung kantor menerapkan green roof atau green wall di tempatnya.
Kota memang semestinya menjadi ruang yang nyaman bagi kehidupan. Fokus pembangunan atau penataan ruang kota adalah manusia itu sendiri. Adapun bangunan-bangunan dan infrastruktur hanyalah sarana untuk memberi kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat.
Bukan malah sebaliknya, pembangunan monumental dilakukan dengan sangat ambisius, namun ternyata sama sekali tak memiliki “ruh” sisi manusiawinya, lingkungan dirusak, dan memberi dampak terhadap keberlangsungan hidup manusia.
Tahun 2011 lalu, peringatan Hari Habitat Sedunia untuk Indonesia dipusatkan di Makassar, disamakan dengan Hari Tata Ruang Nasional, mengangkat tema “Cities and Climate Change”. Kita perlu melakukan evaluasi terhadap segenap rencana pasca-hari peringatan yang dilangsungkan setahun lalu tersebut. Semoga kita tidak lupa.
Pada peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2012 yang mengangkat tema “Green City for A Better Life” ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan internalisasi dalam program-program pemerintah, penegakan hukum yang berkeadilan, prinsip hidup masyarakat, dan kearifan para pengusaha. Masa depan kota dan umat manusia ada di tangan kita semua.


2 komentar:

  1. TULISAN BAGUS

    MOHON IJIN SEBAGIAN IDE GAGASAN SAYA PAKAI UNTUK MATERI SEMINAR..
    SALAM
    FARID - JATENG

    BalasHapus