Senin, 01 Oktober 2012

Dicari, Walikota yang Peduli Tata Ruang!


(Harian FAJAR,  15 September 2012)
 
Judul tulisan ini sengaja menggunakan tanda seru untuk mengesankan keadaan yang resah. Pertama, keadaan Kota Makassar sekarang ini sudah masuk dalam kategori yang cukup meresahkan. Kedua, para bakal calon walikota yang sudah mempromosikan dirinya hanya sibuk menebar citra dibanding menebar gagasan untuk pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
Meski Pilkada Makassar masih cukup lama, seluruh bakal calon sudah mengencangkan ikat pinggangnya dalam meraih simpati publik. Di seluruh sudut kota, tak satu pun yang terlewatkan untuk dijadikan titik kampanye. Setiap hari, warga Makassar, disuguhi foto-foto para calon kontestan Pilkada, entah baliho, spanduk, maupun sticker yang terpampang di mobil angkutan kota.
Harapan publik Kota Makassar sebenarnya hampir  sama dengan harapan warga DKI Jakarta yang kini telah melangsungkan Pilgub putaran kedua. Arus harapan masyarakat mengarah kepada perbaikan kualitas hidup di kota. Wacana yang berkembang berputar pada isu perkotaan seperti kemacetan, banjir, kekumuhan, dan kemiskinan.

Kota Makassar memang belum separah keadaan di Jakarta. Namun, justru di situlah tantangan masyarakat dan calon pemimpin Kota Makassar di masa datang. Mesti disadari, kebijakan Kota Makassar belakangan ini sebenarnya hampir-hampir telah menyeret Makassar menjadi separah Jakarta. Kota Makassar beberapa tahun terakhir berkembang seperti tanpa instrumen pengendali.
Realitas fisiknya amat bisa dirasakan. Kemacetan justru bertambah di beberapa titik belakangan ini. Banjir juga demikian. Area wilayah banjir semakin meluas. Semua disebabkan karena ketidakpedulian pemerintah kota akan tata ruang.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah kota tak berdaya dalam merumuskan kebijakan atau strategi dalam perkembangan perencanaan kota. Bila berhadapan dengan pemilik modal, maka pemerintah kota bersifat pasif-akomodatif.  Seluruh bagian wilayah kota dipandang dengan kacamata bisnis. Ruang-ruang publik direnggut untuk menjadi milik kelompok tertentu. Area resapan air menjadi tidak berarti bila dilihat dari hitung-hitungan ekonomi.
Penggerak ekonomi ril terpinggirkan secara sistematis di ruang Kota Makassar. Semua kita merasakan dan melihatnya secara terang-terang di depan mata. Toko-toko ritel berwaralaba dengan tanpa gangguan sama sekali begitu mudah tumbuh di seluruh akses jalan kota Makassar. Masyarakat kecil, yang hanya berjualan untuk bertahan hidup, terpaksa menutup kios-kiosnya.
Intinya, perkembangan kota Makassar beberapa tahun terakhir ‘didesain’ oleh para pemilik modal. Perkembangan kota bersifat instan. Contoh lain seperti dalam proses perencanaan proyek Monorail Makassar. Penulis tidak terlalu menyoal substansi Monorailnya. Penulis hanya mengkritisi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan proyek tersebut.
Proyek Monorail, sepanjang pengetahuan penulis, tidak mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kebijakan publik. Keputusan final Monorail terjadi sedemikian cepatnya. Proyek Monorail sama sekali tidak tercantum dalam perencanaan Kawasan Mamminasata ataupun Rencana Kota sebelumnya. Padahal, Kawasan Mamminasata sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan amat sangat matang.
Keterlibatan masyarakat dalam proyek Monorail hanya sampai pada tahap penelitian tentang persepsi, dan sama sekali tidak memengaruhi keputusan berlanjut atau tidaknya proyek tersebut. Sekali lagi, ini bukan tentang substansi Monorailnya yang bisa menjadi alternatif solusi kemacetan, tetapi proses pengambilan keputusan perencanaan tersebut yang ‘terkesan’ hanya untuk memenuhi ajakan investor.
Komitmen itu Penting
Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2007, Fauzi Wibowo mengusung slogan “Serahkan kepada Ahlinya”. Ia memanfaatkan gelar doktornya di bidang perkotaan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Namun, kenyataannya, banyak pengamat yang menyebut Fauzi Wibowo gagal dalam memimpin kota lima tahun ini.
Memang ternyata bukan hanya kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang terpenting adalah komitmen. Komitmen pada idealisme keilmuan, komitmen pada janji, dan lain sebagainya.
Kota Makassar butuh walikota yang teguh untuk menjalankan komitmennya. Tidak sekadar slogan-slogan politik yang bertebaran tanpa makna substansial bagi masyarakat. Pemerintah kota banyak tidak konsisten untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya sendiri. Kalaupun dibuatkan aturan tentang arahan perencanaan kota, itu hanyalah proses pemutihan dari aturan yang dibuat sebelumnya. Pada kota-kota berkembang, pemutihan ini sering terjadi karena adanya pihak-pihak yang berusaha melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya.
Kita menanti figur-figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap tata ruang Kota Makassar. Tata ruang tidak hanya berbicara tentang desain kota secara fisik, tetapi juga (dan terutama sekali) berbicara tentang tata hidup sosial-ekonomi masyarakat. Meminjam istilah seorang penulis, “Kota yang baik tidak hanya tampak lebih baik, tetapi pula adalah kota yang bekerja lebih baik”.
Harapan itu hanya bisa terwujud bila kita mampu memilih pemimpin yang penuh komitmen. Tidak sebatas janji atau citra belaka.
               

Tidak ada komentar:

Posting Komentar