Selasa, 05 Juni 2012

Tata Kota dan Ikhtiar Penyelamatan Lingkungan


: Fitrawan Umar


Krisis lingkungan hidup telah menjadi ancaman serius bagi seluruh penghuni bumi. Perubahan iklim yang tidak terkendali membentuk sebuah kecemasan global, di mana suatu saat nanti bumi dan alam raya tidak akan berpihak kepada manusia. Bencana atau marabahaya akan datang menimpa bila manusia mengabaikan keberadaan lingkungan hidup sebagai elemen yang mesti diperhatikan dalam konteks pembangunan.
Kesadaran bersama tentang hal itu pertama kali menyeruak pada tahun 1972, di mana PBB menghelat Konferensi tentang Lingkungan Hidup di Stokholm. Pertemuan tersebut melahirkan banyak pemikiran untuk menyelamatkan bumi yang dianggap tengah berjalan menuju kehancuran. Hari pembukaan konferensi ini akhirnya ditetapkan dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, yakni setiap tanggal 5 Juni.

Green City
Kemudian, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2005 di San Fransisco, Amerika Serikat, muncul gagasan Green City (Kota Hijau) sebagai salah satu jawaban untuk menekan degradasi lingkungan hidup perkotaan. Konsep Green City kemudian menjadi pijakan pemikiran untuk mengintegrasikan isu ekologis dalam perencanaan pembangunan kota.
Nuansa Green City di Indonesia sudah sangat terasa dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Disebutkan, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Penataan tata ruang kota memiliki peran strategis dalam upaya menyelamatkan lingkungan, terlebih dalam kaitannya dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Kita tahu bahwa penyebab terbesar pemanasan global ialah tingginya kadar CO2 di udara. Itu sebab, dalam konferensi-konferensi internasional, selalu muncul desakan agar negara-negara maju mampu menekan emisi gas CO2 yang merupakan dampak dari produksi industri.
Kaitannya dengan Green City, selain aktivitas industri, sektor transportasi juga merupakan penyumbang terbesar CO2 di udara (Miller, 1979). Bila kita ingin serius dalam mengurangi emisi gas CO2, maka rekayasa transportasi dalam tata ruang kota perlu mendapat perhatian. Sejauh ini, masih jarang pemerintah kota yang melihat ini sebagai permasalahan serius. Padahal, tanpa adanya ikhtiar demikian, berarti bisa jadi tak lama lagi kutub es mencair, dan banyak daratan yang tenggelam.
Rekayasa transportasi di beberapa kota masih berangkat dari masalah kemacetan, bukan karena persoalan lingkungan. Itu sebab, pada beberapa kota di Indonesia, solusi yang ditawarkan hanya berfokus pada infrastruktur jalan, entah pelebaran atau penambahan jalan baru –termasuk flyover dan lain sebagainya. Padahal, bila kita berangkat dari persoalan lingkungan dengan cita-cita mengurangi emisi CO2, maka tentu saja persoalan kemacetan bisa teratasi dengan sendirinya.
Green City menekankan rekayasa ruang yang dapat mengurangi keinginan warga kota menggunakan kendaraan pribadi. Ini dapat dilakukan dengan mengatur sedemikian rupa tata ruang agar wilayah pemukiman tidak terlalu jauh dengan pusat-pusat perdagangan, atau pusat perkantoran, dan lain-lain. Jalur-jalur pedestrian dan pengguna sepeda perlu dikembangkan. Pada saat bersamaan, transportasi publik yang ramah lingkungan juga perlu dihadirkan. Dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, maka sisa pembakaran gas CO2 tentu akan berkurang di kota.
Selain rekayasa transportasi yaitu Green Transportation, menurut Imam S.Ernawi, Green City dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti Green Planning and Design, Green Open Space, Green Water, Green Energy, Green Waste, Green Building, dan Green Community. Green Planning and Design menekankan pada aspek penataan ruang berbasis adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Green Open Space merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau perkotaan. Undang-undang sebenarnya sudah sangat tegas mengatur mengenai hal ini, yakni dalam Pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit tiga puluh persen dari luas wilayah kota, di mana minimal dua puluh persen adalah milik publik, selebihnya boleh milik privat. Sayangnya, kota-kota besar di Indonesia masih belum bisa merealisasikan aturan ini.
Sebagian besar pemerintah kota lebih memilih pemenuhan kebutuhan pemukiman, industri, atau jasa yang dinilai lebih ekonomis-praktis daripada memenuhi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau. Padahal, selain dapat menjadi buffer untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi efek pemanasan  global, RTH menjadi pembentuk estetika kota dan menjadi area refleksi terhadap stressor perkotaan, sekaligus menjadi bagian dari interaksi sosial masyarakat.
Di antara beberapa pendekatan di atas, Green Community adalah upaya yang patut diapresiasi oleh Pemerintah Kota Makassar. Dengan digalakkannya Makassar Green and Clean, muncul kesadaran bersama masyarakat di tiap-tiap lingkungan untuk berlomba-lomba membenahi lingkungan sekitarnya. Pada beberapa wilayah, program ini sukses menjadikan lingkungan tersebut hijau, bersih, dan indah dipandang.
Gerakan Green and Clean perlu didukung keberlanjutannya. Bahkan, mesti lebih digalakkan dengan gencar melakukan pendidikan lingkungan ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Kesadaran untuk menjaga lingkungan adalah salah satu kunci agar masyarakat bisa dilibatkan dalam program-program penyelamatan lingkungan. Termasuk di antaranya, bila infrastruktur sudah mendukung, masyarakat akan berupaya menghemat penggunaan kendaraan pribadi dan lebih memilih bersepeda atau berjalan kaki.
Green Governance
Apa yang penulis sebut di atas bukanlah sesuatu yang baru orang bicarakan. Upaya penyelamatan lingkungan dalam konteks penataan kota beberapa kali menjadi kajian dalam seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan ilmiah. Hanya saja, upaya tersebut masih sebatas wacana, oleh karena tidak adanya politicall will dari pemerintah kota. Untuk itu, kita butuh apa yang disebut dengan Green Governance.
Green Governance (Richard Register, 1987) ialah pemerintah yang bisa berorientasi pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dapat membangun kota mandiri, di mana dapat menggunakan sumber energi ramah lingkungan, polusi kota sangat rendah, gedung-gedung bermaterial ramah lingkungan, dan meminimalisi terjadinya perubahan iklim.
Apa yang dicanangkan oleh presiden sebagai empat pilar pembangunan, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dalam menata dan membangun daerahnya, yakni Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, serta Pro Green.  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar