Rabu, 30 Mei 2012

JK Bukan Hanya Milik Sulsel


: Fitrawan Umar

 
Seperti lazimnya pentas pertarungan politik, meski tempat yang dituju masih cukup jauh, jalan raya menuju kosong satu RI sudah dipenuhi hiruk pikuk keramaian dari berbagai penjuru. Ruas-ruas jalan mulai sesak oleh wacana pencalonan presiden yang perhelatannya masih dua tahun lagi.
Di media-media Sulsel, tak kalah ributnya memberitakan ihwal siapa-siapa yang akan maju ataupun terpilih dalam pilpres 2014. Mengenai itu, satu-satunya tokoh di Sulsel yang paling sering menjadi trend topic ialah Jusuf Kalla. Terlebih ketika wacana Rapimnas khusus Partai Golkar bergulir, dan sepertinya akan menjadi lampu merah untuk JK menggunakan kendaraan Golkar menuju RI 1.

Adakah yang salah dengan hingar-bingar pembicaraan tentang kemungkinan JK memimpin negeri ini? Tentu saja tiada. Sudah bisa dimaklumi soal itu. Bukankah banyak di antara kita yang menghendaki JK menduduki tampuk tertinggi pemerintahan di tanah air?
Meski demikian, ada hal-hal yang hemat penulis masih perlu kita koreksi sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh. Kata orang bijak, sesekali kita mesti mundur ke belakang untuk melihat adakah sesuatu yang tercecer, yang lupa kita pungut, sebelum perjalanan panjang itu ditempuh.
Selaiknya, bagi para pendukung JK, kekalahan pada pilpres 2009 bisa menjadi pelajaran penting. Percuma saja ngotot memperjuangkan JK menjadi presiden namun tidak menjadikan pengalaman masa lalu  sebagai batu loncatan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik.
Di facebook, muncul beberapa grup pendukung JK sebagai calon presiden 2014. Dalam grup itu, sangat heboh teriakan-teriakan dukungan kepada JK untuk benar-benar menjadi presiden, seolah teriakan itu yang nantinya akan menjelma menjadi sejuta suara dalam pilpres 2014. Sayangnya, para pendukung fanatik JK tak menyadari bahwa untuk memenangkan pesta demokrasi, kita tidak sekadar butuh semangat menggebu-gebu.
Primordialisme politik
Kita mesti meninggalkan wacana-wacana kesukuan atau kedaerahan dalam kontes pemilihan jabatan politik. Wacana seperti itu tidak akan menyehatkan demokrasi. Justru, dalam kondisi terburuk akan memperkeruh tatanan demokrasi yang berpeluh keringat kita dirikan bersama. Primordialisme politik sangat berpotensi mengarah ke politik primordialisme bila seorang tokoh berhasil meraih kekuasaan.
Di grup facebook pendukung JK, sering kata-kata “Saatnya orang Sulsel memimpin!” muncul, dan beberapa kalimat bernada serupa, yang menunjukkan betapa primordialnya kita dalam memilih seorang pemimpin. Nada yang sama tidak terkecuali telah dinyanyikan oleh media-media cetak Sulsel untuk mendukung JK sebagai presiden.
Kefanatikan masyarakat Sulsel agar JK menjadi presiden jauh lebih tinggi dibanding kefanatikan masyarakat daerah lain yang punya tokoh potensial untuk dicalonkan. Mungkin sebab rasa persaudaraan Bugis-Makassar memang sangat erat, dan harga diri masyarakat Sulsel yang teramat tinggi. Atau, bisa jadi memang figuritas dan pengaruh JK terhadap Sulsel jauh lebih kuat dibanding tokoh-tokoh lain terhadap daerahnya masing-masing.
Alangkah lebih baik bila rational choice lebih diutamakan dari pada emotional choice dalam menentukan pilihan seorang pemimpin politik. Termasuk dalam mendukung JK sebagai presiden. Kita memberi dukungan bukan sebab beliau adalah orang Sulsel, melainkan prestasi-prestasi yang telah beliau torehkan untuk bangsa dan negara.
Bila prestasi itu yang kita tonjolkan, maka menjadi lebih mudah untuk kita jadikan bahan perbandingan terhadap tokoh-tokoh lain yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden. Prinsip serupa tentu saja berlaku dalam pilwakot ataupun pilgub mendatang. Kita lebih baik bicara pada ranah-ranah prestasi dalam melihat para calon  pemimpin.
Prestasi JK
JK telah menjadi perbincangan tersendiri dalam peta politik tanah air. Tak banyak politisi yang mampu meraih capaian-capaian yang pernah dilakukan JK. Misalnya, sudah jadi rahasia umum bila JK menjadi kunci perdamaian beberapa konflik di tanah air.
Pikiran-pikiran JK kadang melampaui logika birokrasi. Di situlah keunikan dan kelebihan beliau. Ketika pun jadi wakil presiden, nyata sekali peran JK dalam mengambil keputusan yang cepat. Wajar saja bila sampai tahun 2012 ini, beliau telah meraih enam penghargaan doctor honoris causa, baik dari kampus dalam negeri, maupun luar negeri. Tahun 2010 pun dinobatkan sebagai tokoh perubahan oleh Republika.
Kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia pasca lepas jabatan sebagai wakil presiden pun adalah contoh keteladanan yang nyaris langka politisi di Indonesia ini memilikinya. Begitu pula saat menjadi duta pemenangan Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia.
Prestasi-prestasi tersebut di atas patutnya kita jadikan referensi bila ingin mengusung JK sebagai calon presiden di masa mendatang. JK sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bukan hanya Sulawesi Selatan.
Terakhir, entah nanti JK mendapat dukungan untuk dicalonkan sebagai presiden atau tidak, menurut penulis, tidaklah terlalu menjadi persoalan krusial. Bagaimana pun juga, JK telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Ada atau tiada jabatan politik yang melekat padanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar